Sunday 19 May 2013

Transformasi BUMD dengan UMKM


          Seyogyanya, pemerintah sebagaipengemban amanah UUD 1945 terutama pasal 33 mampu mengelola kekayaan alam untuk kemaslahatan bersama. Tidak hanya bergantung dari pajak semata, tetapi juga dari pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Sehingga, di samping melaksanakan amanah negara dalam ikut serta memeratakan kesejahteraan umum juga ikut andil dalam merangsang usaha-usaha berbasis masyarakat.
Akan tetapi, timpangnya antara kuantitas SDA dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) idealism ini sepertinya masih belum bias terealisasi. Terbukti, banyak BUMD yang dibangun pemerintah untuk ‘menggerakkan’ perekonomian kerakyatan malah menjadi bancakan politik. Pembentukan manajemen tidak dilakukan secara professional tetapi kebanyakan menggunakan sistem nepotisme. Siapa yang dekat dengan birokrasi, maka merekalah yang memiliki kesempatan besar masuk ke dalam manajemen perusahaan tersebut.
Jadi, tidak heran jika banyak BUMD dikelola secara tidak professional. Kasus kerugian operasional yang meningkat dari tahun ke tahun seperti yang terjadi pada PT Anindya Mitra Internasional hanyalah contoh satu kasus. Bahwa ketika manajemen ‘dikuasai’ oleh nepotisme maka akan terjadi inefisiensi antara modal, biaya operasional dan pengeluaran rutin dibanding dengan keuntungan yang didapat.
Bisa jadi, karena merasa bukan miliknya sendiri maka penataan manajemen operasional tidakterlalu diperhatikan. Sehingga yang terjadi bukan bagaimana pengelolaan BUMD bisa menyejahterakan pengurus, karyawan, lingkungan dan negara.Tetapi, hanya sekedar simbolis bahwa perusahaan BUMD itu ada ‘wujudnya’.
Kalau pemikiran demikian sudah jauh merasuk ke dalam pengelolaan BUMD, maka siap-siap saja kita lihat banyak BUMD yang sekarat. Bukan ikut mendukung pendapatan asli daerah (PAD), tetapi malah menjadi beban yang harus ditanggung daerah. Padahal, konsep pengembangan BUMD sebagai pilar usaha daerah adalah ketika keberadaan BUMD tersebut mampu memfasilitasi usaha-usaha masyarakat agar berkembang.
Jika pengelolaannya hanya sekedar menganut filosofi “asal bapak senang”, maka bias dipastikan bahwa banyak daerah di Indonesia yang belumsiap menghadapi AFTA (Asean Free Trade Area) pada 2015. Jangankan bersaing dengan negara lain, bahkan BUMD akan buta dengan peta antara kebutuhan masyarakat dengan produk yang dihasilkan oleh BUMD-BUMD yang ada. Jika kondisinya tidak berubah dan pengelolaan BUMD tetap bersifat ‘tertutup’, maka bisa dipastikan bahwa BUMD hanya sekedar menjadi ‘sapi perah’ saja.
Maka, sudah saatnya pengelolaan BUMD harus segera dilakukan secara professional. Di samping itu, manajemen BUMD harus dapat menangkap pasar yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kesuksesan operasional sebuah perusahaan, sangat tergantung pada bagaimana produk yang dihasilkan langsung terserap pasar. Dengan demikian, maka ada transformasi visi BUMD dari sekedar formalitas program pemerintah menjadi salah satu kekuatan ekonomi pendukung pelaksanaan pemerintah daerah.
Salah satu solusi brilian yangsaya kira masih layak untuk diaplikasikan adalah bagaimana BUMD dapat berafiliasi dengan UMKM yang tengah berkembang. Pentingnya perluasan kerjasama BUMD-UMKM, mengingat bahwa pengelolaan SDA Indonesia harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Daripada berjalan sendiri-sendiri, alangkah baik jika keduanya berjalan bersamaan saling memperkuat.
Jika dalam dua tahun ini BUMD bisa lebih intensif dalam merangkul UMKM yang ada di daerah-daerah maka niscaya kerugian akibat salah kelola BUMD bisa segera dihentikan. Karena bagaimanapun juga, pendirian BUMD harus bisa menopang perkembangan pangsa bisnis di tingkat masyarakat. Jika keduanya saling memperkuat, maka tidak ada masalah ketika AFTA sudah diterapkan. Tentu saja, pada saat itu pergerakan perekonomian kita bisa melakukan ekspansi ke negara-negara mitra yang tergabung di dalamnya.

Isdiyono,Mahasiuswa Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta


MERDEKA BERPENDAPAT DI HARI ANAK

 Anak adalah kelompok usia rentan di samping wanita dan lansia. Di berbagai kondisi yang mengancam, mereka adalah kelompok yang tidak bisa m...